Apel Pengecekan Pasukan Operasi Mantab Praja 2024, Kapolres Pasuruan Pastikan Pasukan Siap Kawal Pilkada 2024

Politik, TNI Polisi
img 20241125 wa0082
Apel Pengecekan Pasukan Operasi Mantab Praja 2024, Kapolres Pasuruan Pastikan Pasukan Siap Kawal Pilkada 2024

PASURUAN,Lintasskandal.com, – Kapolres Pasuruan, AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si., memimpin langsung Apel Pengecekan Pasukan Kesiapan Pengamanan Tahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam rangka Operasi Mantab Praja Tahun 2024.

Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Apel Sarja Arya Racana, Polres Pasuruan, pada Senin (25/11/2024) pukul 07.30 WIB.

Dalam apel yang dihadiri oleh Pj. Bupati Pasuruan, Dandim 0819 Pasuruan, serta seluruh jajaran peserta, Kapolres Pasuruan menegaskan pentingnya memastikan kesiapan personel dan kelengkapan pengamanan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapan kami untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar,” ujar AKBP Teddy Chandra.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si., dalam amanatnya dibacakan saat apel ini mengingatkan seluruh jajaran untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan profesionalisme, netralitas, dan dedikasi tinggi.

“Jaga sinergitas dengan masyarakat dan semua pihak terkait agar proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 berjalan aman, damai, dan sukses,” tegasnya.

Apel ini menjadi langkah konkret Polres Pasuruan dalam mengawal tahapan penting Pilkada Serentak 2024. Dalam pelaksanaannya, apel diawali dengan acara pendahuluan, dilanjutkan dengan penyematan ban lengan pengamanan TPS, penyerahan buku saku dan bekal kesehatan, serta amanat dari pimpinan apel. Acara ditutup dengan pengecekan langsung terhadap pasukan dan kelengkapan.

Keterlibatan berbagai unsur, termasuk TNI dan pemerintah daerah, menunjukkan sinergitas yang solid dalam memastikan keamanan dan kelancaran pesta demokrasi. Dengan kesiapan yang ditunjukkan melalui apel ini, diharapkan Pilkada 2024 di Pasuruan dan wilayah Jawa Timur pada umumnya dapat berlangsung kondusif.

“Komitmen kami adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa gangguan,” pungkas Kapolres Pasuruan.

Baca juga :  KPU Jatim Segera Tindaklanjuti Laporan Temuan Surat Suara Rusak di Sidoarjo SURABAYA , Lintasskandal.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur segera menindaklanjuti dan mengkroscek kembali laporan surat suara rusak yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo. Dimana sebelumnya KPU Sidoarjo mengecek logistik pemilu 2024 yaitu ada 3.000 surat suara rusak. Temuan tersebut didapati saat proses penyortiran terhadap surat suara sebelum dilakukan pelipatan. “Laporan teman-teman Sidoarjo memang demikian. Dan sedang kami kroscek juga," kata Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq saat dikonfirmasi, Jumat (5/1/2024). Dalam penjelasan KPU Sidoarjo, kerusakan surat suara untuk Pemilu 2024 yang ditemukan pun beragam. Misalnya ada surat suara yang sobek, berlubang, ada yang warnanya pecah dan sebagainya. Setelah disortir, semua surat suara yang rusak tersebut disisihkan dan dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur serta ke KPU pusat. Rozaq belum merinci lebih lanjut terkait temuan KPU Sidoarjo tersebut. Namun dia memastikan KPU Jatim akan melakukan kroscek secara langsung. Mantan Komisioner KPU Sampang itu menjelaskan, berdasarkan mekanisme yang berlaku, jika didapati surat suara rusak maka akan dilakukan penggantian sesuai jumlah. "Dan yang rusak kita simpan dulu. Nanti akan dimusnahkan H-1 sebelum tanggal 14 Februari 2024 yang akan disaksikan Bawaslu dan kepolisian serta stakeholder lainnya," ungkap Rozaq. Disisi lain, Rozaq memastikan distribusi logistik berupa surat suara saat ini terus dilakukan. Dari lima jenis surat suara Pemilu 2024, saat ini mayoritas Kabupaten/kota sudah menerima tiga hingga empat jenis suara suara. Sebelumnya, KPU Jatim menjamin seluruh logistik Pemilu rampung pertengahan Januari ini. "Saat ini sudah 85persen untuk surat suara yang diterima oleh Kabupaten/kota,"pungkas Rozaq. (hd)

Operasi Mantab Praja 2024 menjadi salah satu upaya strategis kepolisian untuk menciptakan iklim demokrasi yang damai, aman, dan tertib.(Usj/Red)